WONOSARI - Komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul berharap program pendidikan murah dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat dinikmati masyarakat. Jika aspirasi yang berkembang kalangan kepala sekolah memandang paling aman dan ideal disalurkan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS), sebaiknya salurkan saja seperti bantuan dari pusat tersebut. Kepala sekolah jauh lebih mempunyai referensi yang memadai menyangkut kondisi lapangan. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik yang berkunjung di Kantor Sub Biro Wonosari, Jalan Sumarwi 34 A, Minggu (24/2).
Ditambahkan, jika pemerintah ingin menaruh perhatian terhadap siswa dari keluarga miskin, dapat mewajibkan kepala sekolah untuk menyubsidi siswa atau membebaskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas polemik yang beberapa hari terakhir ini dimuat SKH Kedaulatan Rakyat. Sebagaimana diketahui tahun 2008 ini pemerintah kabupaten Gunungkidul akan memberikan bantuan pendidikan murah untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas senilai lebih Rp 11 miliar. Ada wacana bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi siswa miskin. Sehingga penyalurannya by name. Tetapi banyak kalangan, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se Gunungkidul, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD meminta untuk disalurkan by school. Karena itu Dinas Pendidikan diharap dapat menyiapkan aturan main yang jelas dan berupaya menghindari terjadinya konflik sosial. Sudah banyak masukan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Anggota Komisi D yang lain Heri Nugroho SS berharap Dinas Pendidikan sudah menyiapkan teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika APBD disahkan, program pendidikan murah langsung dapat digulirkan sehingga masyarakat pun dapat segera mengenyaminya. (Ewi)-d
Ditambahkan, jika pemerintah ingin menaruh perhatian terhadap siswa dari keluarga miskin, dapat mewajibkan kepala sekolah untuk menyubsidi siswa atau membebaskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas polemik yang beberapa hari terakhir ini dimuat SKH Kedaulatan Rakyat. Sebagaimana diketahui tahun 2008 ini pemerintah kabupaten Gunungkidul akan memberikan bantuan pendidikan murah untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas senilai lebih Rp 11 miliar. Ada wacana bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi siswa miskin. Sehingga penyalurannya by name. Tetapi banyak kalangan, Dewan Pendidikan, Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se Gunungkidul, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD meminta untuk disalurkan by school. Karena itu Dinas Pendidikan diharap dapat menyiapkan aturan main yang jelas dan berupaya menghindari terjadinya konflik sosial. Sudah banyak masukan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Anggota Komisi D yang lain Heri Nugroho SS berharap Dinas Pendidikan sudah menyiapkan teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, ketika APBD disahkan, program pendidikan murah langsung dapat digulirkan sehingga masyarakat pun dapat segera mengenyaminya. (Ewi)-d
Sumber : KR
0 Response to "Penyaluran Dana Pendidikan Murah ; Kasek Lebih Menguasai Lapangan"